JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut dilakukan agar BGN dapat memusatkan perhatian pada pembenahan sekitar 27.000 SPPG yang telah beroperasi, terutama menyangkut tata kelola, sanitasi, pengelolaan keuangan, manajemen dapur, serta penyempurnaan aturan pelaksanaan program.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan ekspansi dapur baru perlu ditahan sementara agar persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan terlebih dahulu.
“Izinkan kami membereskan 27.000 SPPG yang sudah operasional dulu soal tata kelola, aturan, peraturannya itu mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya numpuk masalah,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa BGN kini mengalihkan fokus dari ekspansi cepat menuju konsolidasi kualitas dan tata kelola dapur yang sudah memberikan layanan kepada masyarakat.
Mitra Dapur Baru Diminta Bersabar
Sudaryono meminta para mitra penyedia, perbankan, serta pihak-pihak yang telah mempersiapkan pembangunan SPPG baru untuk bersabar selama proses pembenahan berlangsung.
BGN memahami terdapat mitra yang dapurnya telah selesai dibangun, bahkan sebagian menggunakan pembiayaan perbankan. Namun, aktivasi unit baru untuk sementara tetap harus menunggu sampai sistem dan aturan pelaksanaan dinilai siap.
“Kalau ada yang, ‘Kok saya sudah jadi, Pak. Sudah 100 persen, Pak. Barangkali di 3T,’ itu tetap kami minta sebentar,” katanya.
Menurut Sudaryono, kesiapan fisik sebuah dapur belum cukup untuk langsung menjalankan layanan MBG. Pemerintah juga harus memastikan aspek keuangan, kesehatan, sumber daya manusia, penerima manfaat, hingga mekanisme operasionalnya telah memiliki dasar yang jelas.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
BGN saat ini juga memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sudaryono menyebut pembenahan perlu disinkronkan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta institusi terkait lainnya.
“Kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya, keuangannya beres, urusan dengan Kemenkes beres, aturan di PANRB-nya beres, dengan BKKBN beres. Baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru,” jelasnya.
Sinkronisasi tersebut diharapkan menghasilkan mekanisme baru yang lebih jelas untuk mengatur pembukaan dan aktivasi SPPG di masa mendatang.
Wilayah 3T Tetap Menjadi Perhatian
Meski penambahan SPPG dihentikan sementara, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah lain yang masih memiliki banyak calon penerima manfaat yang belum terlayani.
Sudaryono mengatakan peraturan baru nantinya juga akan mengakomodasi kebutuhan aktivasi dapur di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan demikian, penghentian sementara pembukaan dapur baru bukan berarti perluasan Program MBG dihentikan secara permanen. Kebijakan ini lebih diarahkan untuk memastikan bahwa ekspansi selanjutnya berlangsung berdasarkan kebutuhan, kesiapan, dan tata kelola yang lebih kuat.
Belum Ada Kepastian Kapan Dibuka Kembali
BGN belum memastikan kapan pembukaan atau aktivasi dapur MBG baru akan dilanjutkan.
Menurut Sudaryono, setelah pembenahan internal selesai, pemerintah masih harus melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar operasional SPPG baru tidak kembali menghadapi persoalan yang sama.
“Kami mohon kesabarannya, sabar sedikit. Memang banyak orang sudah bangun dapur, utang bank, dikejar-kejar bank. Izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan,” tegasnya.
Dari Ekspansi Menuju Penguatan Kualitas
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dapur yang dibangun.
Kualitas layanan, kebersihan dapur, keamanan makanan, ketepatan penerima manfaat, pengelolaan keuangan, serta sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Dengan jumlah sekitar 27.000 SPPG yang telah beroperasi, konsolidasi menjadi semakin penting karena setiap dapur berhubungan langsung dengan penerima manfaat dan menggunakan sistem pelayanan dalam skala nasional.
BGN ingin memastikan setiap SPPG bekerja dengan standar yang lebih seragam, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, sanitasi, distribusi, hingga pengawasan operasional.
MBG Masuk Fase Konsolidasi
Penghentian sementara dapur baru dapat menjadi fase penting dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis.
Setelah ekspansi dilakukan secara luas, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap unit benar-benar mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pembukaan kembali SPPG baru nantinya akan bergantung pada hasil evaluasi, penyempurnaan regulasi, kebutuhan masing-masing wilayah, serta kesiapan mitra memenuhi standar yang ditetapkan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu memperluas jangkauan MBG, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya akan dinilai dari berapa banyak dapur yang berdiri, tetapi dari seberapa baik setiap SPPG menjaga kualitas makanan, ketepatan sasaran, transparansi pengelolaan, dan keselamatan penerima manfaat.
(Red)