JAKARTA, Kitabaru.com — Dinamika politik nasional saat ini kembali memanaskan ruang siber. Kali ini, sorotan tajam warganet mengarah langsung pada sosok Atalia Praratya. Anggota dewan tersebut kini menjadi sasaran tembak opini publik. Hal ini menyusul sikap politiknya yang dinilai ikut meramaikan wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat Ruang Digital, Mahfudz, mencermati adanya pola spesifik yang sangat memprihatinkan dari serangan siber tersebut. Sindiran warganet ternyata tidak lagi berfokus pada substansi politik, rekam jejak, atau argumentasi konstitusional. Sebaliknya, kelompok tertentu justru menggerakkan sentimen publik menggunakan strategi memancing perasaan bersalah (guilt-tripping). Bahkan, mereka tega mengeksploitasi tragedi masa lalu yang bersifat sangat personal.
Eksploitasi Memori Duka
Pola serangan ini terlihat sangat jelas dari salah satu tangkapan layar komentar warganet yang kini viral. Seorang warganet dengan sengaja mengunggah kembali tangkapan layar berita lawas dari Kompas.id bertanggal 10 Juni 2022. Tujuannya murni untuk menyerang sikap politik Atalia saat ini. Berita tersebut menyoroti instruksi Presiden Jokowi yang memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk membantu proses pemulangan jenazah putra sulung Atalia dari Swiss.[span_2](start_span)[span_2](end_span)
Selanjutnya, narasi yang terbangun di ruang digital terlihat sangat eksplisit dan menghakimi. Mereka menuduh Atalia sebagai sosok yang melupakan budi baik keluarga Presiden di masa paling kelam dalam hidupnya. Warganet menganggap Atalia mengorbankan balas budi tersebut demi memuluskan manuver pemakzulan politik.
Bias Kewajiban Negara dan Personal
Dalam kacamata sosiologi digital, fenomena ini sukses menyingkap persoalan besar dalam nalar politik masyarakat kita. Publik ternyata mengalami kegagalan dalam memisahkan antara kewajiban konstitusional negara dengan relasi politik personal. Bantuan negara dalam memulangkan warga negaranya justru tereduksi menjadi sekadar utang budi pribadi. Ironisnya, utang tersebut seolah harus terbayar dengan kepatuhan politik tanpa batas.
Namun, Mahfudz memberikan catatan penting dari analisis ini. Sorotan terhadap brutalnya netizen sama sekali bukanlah bentuk justifikasi atau pembelaan terhadap manuver politik Atalia Praratya. Keputusan dan langkah politik Atalia di parlemen tentu sah-sah saja untuk dikuliti dan dikritisi keras oleh publik. Jika manuver tersebut tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat, publik memiliki hak penuh untuk menelanjanginya.
Kedewasaan Demokrasi Diuji
Meskipun demikian, publik harus menggunakan instrumen yang tepat saat mengkritik pejabat publik. Publik wajib menggunakan adu argumen tata negara dan fakta politik secara objektif. Menggunakan memori duka kehilangan seorang anak sebagai senjata menjatuhkan lawan adalah bentuk pembunuhan karakter yang sangat kejam dan nirempati.
Kesimpulannya, kedewasaan demokrasi di ruang siber kita sedang menghadapi ujian berat. Kita tidak boleh membiarkan diskursus publik terus-menerus tersandera oleh budaya politik feodal yang selalu menuntut balas budi. Jangan sampai akal sehat dan empati kemanusiaan menjadi korban hanya demi memuaskan syahwat menjatuhkan pihak yang berseberangan.
