KITABARU, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Indonesia (HMNI) bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia, secara resmi menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi yang tinggi atas komitmen politik anggaran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kepala Negara secara eksplisit memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan modernisasi sektor nelayan nasional.
Langkah strategis tersebut tertuang dalam pidato kenegaraan Presiden mengenai penyampaian kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027 mendatang di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Dalam peta jalan fiskal tersebut, sektor kelautan dan perikanan, khususnya nasib nelayan tradisional, diposisikan sebagai salah satu pilar utama prioritas nasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa nelayan memiliki kontribusi yang sangat vital bagi ketahanan bangsa, terutama dalam memproduksi sumber protein hewani untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kendati mempertaruhkan nyawa di laut bebas demi ketahanan pangan, realita di lapangan menunjukkan para nelayan masih dihadapkan pada minimnya dukungan sarana dan perlengkapan penangkapan ikan yang memadai.
Merespons kendala klasik seperti hambatan akses terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar serta kelangkaan pasokan es batu untuk pengawetan, Presiden memastikan pemerintah segera melakukan intervensi berskala besar guna memotong rantai persoalan tersebut.
Target Akselerasi Pembangunan Desa Nelayan
Sebagai bentuk nyata dari intervensi tersebut, pemerintah mencanangkan target ambisius dengan membangun dan memodernisasi sebanyak 5.000 desa nelayan terpadu pada tahun anggaran 2027. Program akselerasi ini merupakan kelanjutan dari proyeksi tahun 2026, di mana pemerintah tengah merampungkan kesiapan prasarana di 1.386 desa nelayan di seluruh Indonesia.
Melalui program ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk memperlengkapi desa-desa nelayan dengan elemen penunjang kegiatan produktif yang komprehensif. Fokus utama intervensi mencakup jaminan kepastian pasokan solar serta penyediaan fasilitas cold storage (ruang pendingin) modern di titik-titik pelabuhan rakyat guna menjaga kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.
Kesiapan HMNI Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
Merespons kebijakan pro-rakyat tersebut, Ketua Umum DPP HMNI, Bapak Ir. Brata Tridharma, MM., MH., menyambut baik skema kebijakan anggaran ini dan menyatakan kesiapan seluruh kadernya untuk berkolaborasi secara taktis dengan kementerian terkait guna mengawal implementasinya di lapangan.
”Rencana besar pemerintah ini berjalan beriringan dan selaras dengan visi, misi, serta khittah perjuangan HMNI yang sejak awal berdiri didedikasikan sepenuhnya demi harkat martabat dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Kami di jajaran HMNI siap membantu, bekerja sama, dan mengawal agar program intervensi infrastruktur solar serta ruang pendingin ini tepat sasaran di daerah,” tegas Ir. Brata Tridharma, MM., MH., dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (22/5/2026).
