Indria Febriansyah: “Janji Presiden Prabowo Harus Ditepati, Evaluasi Birokrasi dan Perkuat Implementasi Program”
Kitabaru.com, Jakarta — Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, menyampaikan kritik konstruktif sekaligus harapan kepada Presiden Prabowo Subianto menjelang genap 10 bulan masa kepemimpinannya. Menurut Indria, semboyan yang pernah diusung Prabowo pada Pemilu 2014–2019 — “Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau orang baik diam, maka orang jahat akan berkuasa” — harus kembali menjadi roh semangat dalam mempercepat perubahan bangsa.
Indria menilai, tantangan bangsa saat ini tidak hanya terkait kepemimpinan di tingkat nasional, tetapi juga menyangkut persoalan sistemik di tubuh birokrasi. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon I, II, dan III di berbagai kementerian agar program pemerintahan, termasuk 8 Asta Cita, dapat diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar menjadi wacana.
“Di Kementerian Sosial, misalnya, kasus bantuan sosial yang salah sasaran menunjukkan lemahnya mekanisme check and balance. Seharusnya kementerian dipimpin oleh figur politik yang memiliki kepemimpinan strategis, namun didukung oleh birokrat yang berpikir taktis dan netral dari afiliasi politik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya inovasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang, menurutnya, masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik. Sebagai perbandingan, ia menyebut Kementerian Koperasi mampu membentuk lebih dari 80.000 koperasi “Merah Putih” dalam waktu singkat berkat kepemimpinan seorang aktivis yang mampu berpikir strategis sekaligus bertindak taktis.
Di sektor ekonomi, Indria menilai capaian pertumbuhan ekonomi 5,12% year-on-year pada kuartal II 2025 masih jauh dari target 8% pada kuartal IV, apalagi jika tanpa penambahan utang baru pemerintah. Ia juga mengkritisi pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyebut semua tanah milik pemerintah. Menurutnya, pernyataan tersebut mengabaikan fakta sejarah bahwa tanah adat telah ada dan dihuni masyarakat jauh sebelum terbentuknya negara, sehingga harus dihormati dalam kebijakan agraria.
Sejak awal pemerintahan, Indria juga menyoroti penanganan sektor migas serta dugaan kelangkaan LPG yang dinilai dipicu oleh perubahan regulasi mendadak tanpa kajian matang. Ia mengkritik penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Desa yang diduga menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi, yang menurutnya meninggalkan “luka birokrasi” bagi rakyat.
Indria menilai sektor pendidikan tinggi belum sepenuhnya lepas dari pola pendidikan kapitalistik warisan menteri sebelumnya. Sementara itu, pendidikan dasar dan menengah belum mampu menjamin akses pendidikan layak bagi warga miskin, bahkan inisiatif “Sekolah Rakyat” justru lahir dari program Kementerian Sosial.
Ia juga menyinggung blunder di Kementerian UMKM terkait gaya hidup mewah keluarga menteri yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi pemerintah, serta kritik terhadap Kementerian BUMN yang mengangkat seorang mantan narapidana dengan vonis lebih dari satu tahun penjara untuk posisi strategis, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, masih banyak figur berkompeten yang layak mengemban tugas pengawasan di badan usaha milik negara.
Indria menegaskan pentingnya reformasi di tubuh Kepolisian RI agar benar-benar menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, bukan mempertahankan struktur feodal yang seakan tak tergantikan.
Di akhir pernyataannya, Indria mengingatkan agar upaya pemberantasan korupsi tidak terhenti, termasuk dalam penanganan kasus Riza Chalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus buron.
“Kritik ini kami sampaikan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menjadi semangat bersama dalam membangun bangsa. Kami percaya, langkah revolusioner diperlukan untuk menegakkan janji perubahan. Kami juga teringat semboyan Bapak, bahwa segerombolan domba jika dipimpin seekor harimau akan ikut mengaum, namun segerombolan harimau jika dipimpin seekor kambing akan ikut mengembik,” pungkasnya.
